Tahun 2020 Tidak Ada Penerimaan CPNS, Sekolah Kedinasan Tetap Dilaksanakan





penerimaan cpns 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020. "Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (08/07).

Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKB ini tertunda karena pandemi Covid-19.

Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19. “SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelasnya.

Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19.

Adapun untuk seleksi sekolah kedinasan tahun anggaran 2020 tetap dilaksanakan. Pada 13 Juli 2020, terdapat beberapa sekolah kedinasan yang memulai tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Pemerintah tetap melanjutkan proses seleksi untuk sekolah kedinasan untuk tahun 2020, kecuali Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG),” ujar Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (09/07). Perkiraan jumlah peserta yang akan melanjutkan ke tahap SKD sebanyak 150.275.

Pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka pada 8 - 23 Juni 2020. Terdapat enam instansi yang membuka pendaftaran pada tahun ajaran ini.

Enam instansi tersebut, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berikut daftar Instansi dan Sekolah Kedinasan yang telah membuka pendaftaran Sekolah Kedinasannya:
1) Kementerian Dalam Negeri: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
2) BSSN: Politeknik Siber dan Sandi Negara
3) Kementerian Hukum dan HAM: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim)
4) BIN: Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
5) BPS: Politeknik Statistika STIS
6) Kementerian Perhubungan: 18 sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, yakni:
a) Pendidikan Transportasi Darat
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
- Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
- Politeknik Sungai Danau Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang
- Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
b) Pendidikan Transportasi Laut
- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatra Barat
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten
c) Pendidikan Transportasi Udara
- Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura