Informasi

Penerimaan Pajak Januari 2018 Tertinggi Selama 4 Tahun Terakhir




Kementerian Keuangan RI

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 hingga akhir Januari 2018 mencatat akselerasi lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak di bulan Januari 2018 tercatat sebesar Rp78,94 triliun atau tumbuh 11,17 persen secara year-on-year. Angka pertumbuhan yang double-digit ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Apabila tidak memperhitungkan penerimaan dari Uang Tebusan Tax Amnesty, maka pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2018 mencapai 11,88 persen.

Pertumbuhan positif ini tercermin pada pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 14,90 persen (atau 16,34 persen di luar Uang Tebusan Tax Amnesty), sementara PPN tumbuh 9,41 persen. Tren pertumbuhan positif pada Januari memberikan optimisme tersendiri dalam mencapai kinerja penerimaan pajak hingga akhir tahun. Optimisme ini diperkuat dengan data pertumbuhan PPh Pasal 21 yang tumbuh di atas 15 persen dan PPh Orang Pribadi, PPh Badan serta pajak atas impor yang tumbuh di atas 20 persen.

Penerimaan kepabeanan dan impor
Penerimaan kepabeanan dan impor pada Januari 2018 mengalami pertumbuhan 16,92 persen dibanding tahun lalu (year-on-year). Hal ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir, yang terdiri dari penerimaan Bea Masuk (13,67 persen), Bea Keluar (18,42 persen) dan Cukai (48,34 persen). Penerimaan kepabeanan dan cukai per 31 Januari 2018 mencapai Rp3,53 triliun atau 1,82 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp194,10 triliun.

Penerimaan ini naik Rp511,02 miliar atau lebih tinggi 16,92 persen dibandingkan capaian tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan ini dikontribusikan oleh peningkatan penerimaan di semua sektor Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai. Penerimaan Bea Masuk pada Januari 2018 mencapai Rp2,80 triliun atau 7,85 persen dari target APBN 2018 dan lebih tinggi 13,67 persen dibanding capaian tahun lalu.

Pertumbuhan penerimaan bea masuk ditopang oleh pertumbuhan devisa impor yang naik 27,67 persen yang merupakan kenaikan tertinggi selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan devisa ini dikontribusikan oleh pertumbuhan devisa impor di semua kelompok komoditas utama, bahan baku dan penolong (32,26 persen), barang modal (20,89 persen) dan barang konsumsi (17,06 persen).

Pertumbuhan devisa impor
Berdasarkan sektor industri, pertumbuhan devisa impor pada Januari 2018 didominasi oleh pertumbuhan devisa impor untuk sektor industri pengolahan. Hal ini mengindikasikan bergairahnya ekonomi dari sisi aktivitas produktif dan konsumtif. Capaian Bea Keluar sebesar Rp369,64 miliar atau 12,32 persen dari target dan tumbuh 28,42 persen dibanding capaian tahun 2017.

Sedangkan capaian penarikan Cukai hingga 31 Januari 2018 sebesar Rp356,60 miliar atau 0,23 persen dari target dan meningkat 48,34 persen dibanding capaian periode yang sama tahun 2017. Melengkapi sisi pendapatan negara, setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp18,89 triliun atau 6,86 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 32,78 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.

Realisasi belanja sampai dengan akhir Januari 2018 menunjukkan angka serapan sebesar Rp138,41 triliun, meningkat 3,86 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp63,77 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp74,63 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,68 persen terutama akibat lebih tingginya realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah yang tetap berupaya meningkatkan kualitas APBN yang salah satunya dilakukan melalui perbaikan pola belanja agar lebih produktif dalam menstimulasi perekonomian. Selama Januari 2018, realisasi Belanja Modal dan Belanja Sosial masing-masing mencapai Rp1,00 triliun dan Rp5,34 triliun.

Alokasi TKDD dalam APBN 2018
TKDD merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik (public service delivery) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Di tahun 2018, TKDD dialokasikan sebesar Rp766,16 triliun atau 34,50 persen dari total belanja negara.

Alokasi TKDD dalam APBN 2018 tersebut meningkat Rp24,2 triliun atau 3,3 persen dibandingkan realisasi TKDD tahun 2017. Sampai dengan 31 Januari 2018, realisasi TKDD telah mencapai Rp74,6 triliun atau 9,7 persen dari pagu dalam APBN 2018. Realisasi TKDD pada Januari 2018 tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Rp2,9 triliun, Dana Alokasi Umum Rp66,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp4,8 triliun, dan Dana Desa Rp0,5 triliun.

Dari sisi pembiayaan APBN, hingga 31 Januari 2018, Pemerintah berhasil menutupi defisit APBN melalui penerbitan SBN neto sebesar Rp15,52 triliun atau 3,74 persen dari yang ditargetkan dalam APBN. Sementara itu, penarikan pinjaman neto mencapai Rp5,89 triliun. Dengan mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN atau Green Book) tahun 2015-2019, Pemerintah juga membiayai beberapa proyek pembangunan untuk infrastruktur dan non infrastruktur melalui pinjaman, seperti pembangunan terowongan Balinka-Matur-Ngarai Sianok senilai USD175 juta di Sumatera Barat dan pembangunan program manajemen air limbah senilai USD3,56 miliar.

Sementara itu, jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dialokasikan menerima dana pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) di tahun 2018 mengalami peningkatan. Alokasi anggaran untuk Project Financing Sukuk di tahun 2018 mencapai Rp22,53 triliun yang dianggarkan untuk membiayai proyek pada tujuh K/L.

Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan dana yang bersumber dari pembiayaan utang untuk belanja yang sifatnya produktif dan merupakan investasi yang menghasilkan multiplier effect besar untuk generasi masa depan, serta tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Jika belanja produktif tersebut ditunda, maka kedepannya akan menimbulkan kerugian dan biaya recovery yang lebih besar lagi.

Realisasi pelaksanaan APBN bulan Januari 2018
Realisasi pelaksanaan APBN bulan Januari 2018 memiliki kecenderungan tren positif jika dibanding periode yang sama di tahun 2017, baik dari sisi penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan APBN. Salah satu prioritas belanja Pemerintah ditujukan untuk mengembangkan potensi daerah melalui alokasi TKDD. Menurut Menteri Keuangan, pengelolaan Dana Desa diperbaiki sehingga alokasi anggaran dapat menyerap tenaga kerja secara lebih maksimal.

Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak, alokasi akan dinaikkan dari 20 persen menjadi lebih dari 35 persen. Dengan demikian, untuk desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi, maka alokasi anggaran Dana Desa akan lebih tinggi.


share to whatsapp