Siaran Televisi/Radio Tidak Pantas? Laporkan ke KPID Jabar

share to whatsapp




KPID Provinsi Jawa Barat merupakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat provinsi yaitu sebuah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan pasal 7 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana keberadaannya merupakan wujud nyata keterlibatan publik dalam mengatur penyiaran.

KPI/KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), KPI/KPID mempunyai wewenang:
- Menetapkan standar program siaran;
- Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat.

Adapun tugas dan kewajiban KPI/KPID adalah:
- Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan Industri terkait;
- Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Masyarakat bisa melaporkan aduan tentang isi siaran radio dan/atau televisi yang tidak mendidik dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku melalui Aduan Masyarakat Layanan Publik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melalui:
1. Telepon: (022) 7308813
2. SMS/WhatsApp: 0815-7310-7000
3. BBM: D8B12E80
4. Facebook: KPID Provinsi Jawa Barat
5. Twitter: @kpidjabar1
6. Instagram: @kpidjabar

Laporan mencantumkan:
- Lembaga penyiaran yang diadukan
- Nama program siaran
- Waktu penayangan (hari, tanggal, jam)
- Deskripsi dugaan pelanggaran
- Saran terhadap program siaran
- Cantumkan identitas singkat pelapor (nama dan alamat)

*Aduan pelapor akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.