Newsticker

Pemerintah Optimalkan Program Pendidikan Vokasi Industri




Peluncuran Pendidikan Vokasi Industri di Medan

Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri dalam rangka membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Kali ini, wilayah Sumatera bagian utara terpilih sebagai lokasi tahap keempat, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

“Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 108 perusahaan industri dengan 226 SMK di wilayah Sumatera bagian utara,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Medan, Sumatera Utara, Senin (2/10).

Dalam rinciannya, Menperin menyebutkan, Provinsi Aceh melibatkan tiga perusahaan dan sembilan SMK, Sumatera Utara dengan 55 perusahaan dan 117 SMK, Sumatera Barat terdiri dari tujuh perusahaan dan 20 SMK, Riau menggandeng enam perusahaan dan 39 SMK, serta Kepulauan Riau meliputi sebanyak 37 perusahaan dan 41 SMK.

Sebelumnya, pada tahap pertama untuk wilayah Jawa Timur, Kemenperin melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mojokerto. Tahap kedua, untuk wilayah Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan dan 392 SMK yang diresmikan Menperin Airlangga Hartarto dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Semarang.

“Tahap ketiga untuk wilayah Jawa Barat, kami telah melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Bekasi. Jadi, hingga saat ini, total perusahaan yang terlibat sebanyak 416 perusahaan dan 1.245 SMK,” papar Airlangga.

Kerja sama dengan perusahaan industri
Kemenperin menargetkan, sampai tahun 2019, sebanyak 1.775 SMKakan dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri yang diperkiraan dapat menghasilkan jumlah lulusan tersertifikasi mencapai 845 ribu orang. Untuk itu, setelah wilayah Sumatera bagian utara ini, peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk provinsi DKI Jakarta dan Banten serta Sumatera bagian selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung).

Menteri Airlangga menyebutkan, jumlah kerja sama yang ditandatangani antara perusahaan dan SMK di wilayah Sumatera bagian utara ini sebanyak 448 perjanjian. Hal ini karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industri.

Di samping itu, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap Program Pendidikan Vokasi Industri, dalam setiap acara peluncurannya dilakukan pemberian bantuan atau hibah peralatan praktik kepada beberapa SMK. “Kami juga melakukan penyematan tanda peserta Diklat 3in1 untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga operator boiler industri kelapa sawit sebanyak 60 orang,” ujarnya.

Menperin menegaskan, selain melalui pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Kemenperin telah menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia.

Program yang berkelanjutan
Pada peluncuran tahap keempat di Medan ini, diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Darmin mengatakan, pihaknya mengapresiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri yang diinisiasi oleh Kemenperin.

“Upaya ini perlu menjadi program yang berkelanjutan, dan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemenperin agar terus memperluas akses bagi industri untuk memberikan pelatihan praktik, belajar kerja, dan bantuan yang lebih konkrit kepada SMK-SMK di sekitarnya,” ujarnya.

Manfaat pendidikan dan pelatihan vokasi ini, menurut Darmin, dapat dirasakan jika dilaksanakan secara massif dan mampu menjangkau lebih banyak SMK sehingga perlu lebih dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, akademisi dan masyarakat. “Saat ini, di SMK tidak perlu lagi banyak teori, tapi harus juga fokus pada keterampilan. Makanya, kurikulum harus lebih spesifik, lalu dilaksanakan training for trainer, dan perbaikan peralatan,” lanjutnya.

Vokasi adalah kunciMenurut Menperin, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendorong peningkatan produktitivas dan daya saing industri nasional. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang semakin spesifik saat ini, kuncinya adalah pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja melalui pembangunan link and match antara dunia pendidikan dengan industri.

“Langkah strategis pendidikan vokasi industri yang kami lakukan, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, dengan harapan seluruh SMK di Indonesia ke depan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri,” tuturnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemenperin, beberapa permasalahan yang ditemui pada SMK di Tanah Air, antara lain kurikulum pendidikan yang digunakan masih bersifat broad-based (berbasis luas) sehingga belum mengakomodasi kebutuhan dunia industri, karena perusahaan-perusahaan saat ini ingin memiliki tenaga kerja yang kompetensinya lebih spesialis.

Kendala lainnya, peralatan praktikum di SMK kurang memadai dari segi jumlah dan teknologinya sangat tertinggal dari industri. Bahkan, jumlah guru bidang studi produktif masih sangat terbatas, hanya 22 persen dari jumlah guru SMK dan kurang memiliki pengalaman dalam hal praktik di industri.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri di Pulau Jawa, Menperin menyampaikan, telah dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian atau jurusan yang terkait industri dengan memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri kedalam mata pelajaran yang ada di SMK.

Modul untuk materi pembelajaran tambahan
Selanjutnya, telah disusun modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 25 program keahlian dengan melibatkan praktisi industri dan SMK. Sedangkan modul untuk sembilan program keahlian tambahan dari SMK di Jawa Barat sedang dalam proses penyusunan.

“Hasil penyelarasan kurikulum dan modul untuk 25 program keahlian tersebut telah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan SMK yang bersangkutan,” ungkap Airlangga.

Sedangkan, untuk penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah merealokasi anggaran tahun ini sebesar Rp40 miliar, yang dialokasikan untuk 70 SMK dengan rata-rata nilai bantuan sebesar Rp500 juta per SMK. “Pada tahun 2018, kami telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp828 miliar untuk bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru, dan sertifikasi lulusan,” imbuhnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru produktif, Kemenperin pun telah menyepakati kerja sama dengan ITE Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan magang guru SMK di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools, sebanyak 200 orang yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. “Selain itu, kami juga akan memfasilitasi penyediaan silver expert dan pemagangan guru produktif pada industri,” tambah Airlangga.

Sementara itu, untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta memiliki instruktur sebagai tenaga pembimbing. “Dalam hal ini, kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi,” jelasnya.