Newsticker

Pemkot Bandung Raih Penghargaan LPPD dan TKKSD




Pemkot Bandung Raih Penghargaan LPPDN dan TKKSD

Kota Bandung kembali meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Penghargaan kali ini diberikan Gubernur Jabar atas prestasi kinerja tertinggi kota/kabupaten tingkat Jawa Barat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015 sebagai peringkat 1.

Tak hanya itu, penghargaan diraih Kota Bandung di Bidang Kerja Sama untuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) kabupaten Kota/terbaik tingkat Provinsi Jawa barat peringkat 1.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan kepada Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial dalam acara launching Aplikasi Integrasi Pendapatan dan Belanja Online di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (6/09/2017).

Inovasi dalam bidang kerja sama dan LPPD
Kota Bandung menjadi salah satu kota penerima penghargaan karena dinilai telah melakukan berbagai inovasi dalam bidang kerja sama dan LPPD terbaik peringkat 1 setingkat kabupaten/kota. Kota Bandung mendapatkan penghargaan bersama kabupaten/kota lainnya.

Oded bersyukur atas penghargaan tersebut, karena merupakan hasil dari kerja keras jajaran Pemerintah Kota Bandung.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak terutama SKPD terkait yang telah membantu sehingga mendapatkan apresiasi," ucapnya.

Kedepannya Oded berharap penghargaan ini menjadi motivasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung agar menjadi lebih baik lagi dalam membangun Kota Bandung.

"Ini semua mudah-mudahan menjadi sebuah media untuk memotivasi agar lebih baik lagi di dalam meningkatkan kerjas ama dan kinerja yang telah dicapai," tuturnya.

Pekan lalu, Pemerintah Kota Bandung menerima kunjungan Tim Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) di Balai Kota Bandung

Kedatangan Tim tingkat Provinsi Jawat Barat tersebut melakukan penilaian atas kinerja yang telah dicapai Pemkot Bandung sampai dengan tahun 2016.

Kunjungan observasi lapangan tersebut bertujuan untuk melakukan cek dan ricek terhadap data yang dilaporkan oleh kepala daerah melalui PPD, apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak. Kemudian berdialog langsung dan mengamati kondisinya real di lapangan berjalannya fungsi pelayanan publik.