Newsticker

Rp 135 Miliar, Dana Pinjaman untuk Pembangunan Pasar Atas Cimahi




Dari  usulan  Rp 150 miliar, akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memberikan pinjaman untuk Pemkot Cimahi sebesar Rp 135 miliar. Dana ini akan digunakan  Pemkot Cimahi  untuk membangun Pasar Atas  yang  luluh lantak dalam kebakaran pada 2014.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar di kawasan perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Demang Hardjakusumah, Selasa (1/3/2016), menyatakan, setelah cairnya dana pinjaman, tugas Pemerintah Kota Cimahi kini segera membangun kembali  pasar yang nantinya akan berganti nama menjadi Pasar Atas Barokah  ini. Pembangunan kembali pasar ini ditargetkan selesai pada 31  Desember 2016.

Tahun Ini Mulai Dibangun
Benny menyatakan  target waktu pembangunan  itu sangat  pendek  --kurang  dari satu tahun-- sehingga bisa saja pembangunan tidak sesuai  harapan.  Selain itu, dana pinjaman itu pun  tidak  turun sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Kemungkinan melesetnya target pembangunan,  kata  Benny, juga akibat pengunduran jadwal karena pemerintah  kota sebelumnya konsentrasi menyusun rencana pembangunan technopark.

Ia berharap April tahun ini pembangunan Pasar Atas bisa segera dimulai  agar waktu tidak semakin  berlarut-larut. Meski sudah molor dari  rencana awal pembangunan pada  Januari  lalu,  namun pihaknya  tetap akan menargetkan pembangunan pasar tuntas pada akhir tahun ini. Kalaupun tidak tuntas, anggarannya  masih  bisa digunakan dengan aturan main yang tidak melanggar.

Menurut Benny, pembangunan akan dilakukan semampunya saja, sesuai waktu yang tersedia. Pihaknya tidak akan mempermasalahkan apakah dana yang terserap Rp 135 miliar, Rp 100 miliar, atau  hanya  Rp 750 juta, yang penting berusaha tetap menyelesaikannya.

Kalau sampai Desember 2016 pembangunan belum tuntas dan  pinjaman telah dihentikan, maka pihaknya akan mencari alternatif pendanaan lainnya, antara lain dari APBD Pemkot Cimahi atau dari  bantuan gubernur.

Menurut Benny, pinjaman ini telah melalui proses analisis kelayakan, baik dari sisi proyek maupun  persyaratan  umum pinjaman daerah. Pihak pusat sangat berhati-hati dalam memberikan rekomendasi,  sehingga dari Rp 150 miliar yang diajukan, yang  disetujui hanya Rp 135 miliar.