Informasi

Pemerintah Optimalkan Perluas Akses dan Mutu Pendidikan




Kilas Kerja Kemendikbud 2017-2018

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan perluasan akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun pertama pemerintah menyiapkan pondasi. Selanjutnya, pada tahun kedua pemerintah melakukan percepatan langkah dan bekerja secara nyata, dan pada tahun ketiga, yang sedang berjalan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan.

“Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas, akan memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dalam acara Taklimat Media Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018, di Kantor Kemendikbud, Selasa (19/12/2017).

Implementasi Nawacita
Program prioritas yang diamanahkan kepada Kemendikbud berdasarkan penjabaran dari implementasi Nawacita, yakni Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta peningkatan Ujian Nasional (UN).

Tahun ini, PIP diperluas target penerimanya dengan memperluas penerima manfaat, menjangkau anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan, serta peserta didik non-formal. “Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” tutur Mendikbud.

“Terobosan terbaru dari pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dalam bentuk Simpanan Pelajar dilengkapi kartu ATM. Dengan ini, Kemendikbud terus mendorong transaksi non tunai,” jelas Mendikbud.

Laporan penyaluran KIP
Berdasarkan data pada tanggal 11 November 2017, pemerintah telah menyalurkan KIP pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 7.778.963 anak; Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3.244.134 anak; Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.037.351 anak, dan; jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1.436.186 anak. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, jumlah peserta didik program pendidikan kesetaraan mencapai 775.300 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500.000 orang adalah target utama pada tahun 2017 sebagai calon penerima PIP, dengan usia penerima kurang dari 21 tahun.

Selanjutnya, pada Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan yang bertujuan untuk kemandirian bangsa, revitalisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri, melalui penyesuaian struktur kurikulum yang selaras dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Untuk mewujudkan hal tersebut, sebanyak 12.750 guru telah dilatih menjadi guru produktif, dan merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda. Kemendikbud juga telah melakukan kerja sama dengan 8 kementerian/lembaga, dan 16 dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, sebanyak 3.574 Industri telah bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Optimalisasi vokasi dan PPK
Untuk memperkuat vokasi, Kemendikbud juga telah membuat 219 SMK rujukan, serta 421 SMK menjadi LSP-P1, dan 6 PPPPTK menjadi LSP-P2. Selain itu, sebanyak 1.304 lembaga kursus menjadi TUK. “Kita telah membangun 465 USB SMK, 14.428 ruang kelas baru, 4.493 ruang praktik, dan merehab 3.686 ruang belajar,” jelas Mendikbud.

Pada tahun ini pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, SMK, dan SLB, Kemendikbud telah membangun 397 Unit Sekolah Baru (USB), 2.314 Ruang Kelas Baru (RKB). Untuk kebutuhan guru di daerah 3T, Kemendikbud tahun ini mengirimkan sebanyak 6.296 Guru Garis Depan.

Program prioritas selanjutnya, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017. PPK menjadi gerakan bersama dengan pelibatan dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan PPK, Kemendikbud menyelaraskan beban kerja guru dengan beban kerja PNS 40 jam per minggu, dan menetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bahwa kepala sekolah sebagai manajer. Selain itu, Kemendikbud juga memperkuat peran komite sekolah dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

UNBK
Terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), tahun ini Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diselenggarakan pada 33.448 sekolah, dengan peserta sebesar 49 persen dari total peserta UN. 4,7 persen diantaranya bergabung dengan sekolah lain. Pada pelaksanaan UN tahun ini juga 70 persen daerah mendapatkan penilaian Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tinggi. Untuk pelaksanaan UN jenjang pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C, diselenggarakan dua gelombang.

“Pelaksanaan UN tahun ini kita memperkenalkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dengan adanya USBN tersebut, guru-guru dilatih dan diberikan tugas menyusun soalnya melalui KKG/MGMP,” kata Mendikbud.