Newsticker

Kerja Sama KPK dan Pemkot Bandung dengan Daerah Lain




Kerja Sama Aplikasi Smart Cirty Kota Bandung

Dalam melakukan pencegahan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan transparansi data yang efisien, KPK dan Wali Kota Bandung melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama implementasi aplikasi smart city dan e-government dengan 3 provinsi dan 34 Kabupaten/Kota temasuk Kabupaten Subang di Pendopo Wali Kota Bandung, di Jl. Dalem Kaum, Balonggede, Bandung. Rabu (1/11/17).

Tiga aplikasi
Aplikasi ini merupakan salah satu karya Ridwan Kamil yang sudah berhasil diterapkan di Bandung yang sebelumnya juga telah dihibahkan di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi sabilulungan yang bisa memantau dan memonitor penerimaan dan penggunaan keuangan dan data sehingga tidak akan ada salah objek atau kegiatan yang tidak diperlukan.

"Semua ini karena ingin bersama-sam berkolaborasi, menyadari bahwa di tiap daerah ada keunikan, problematika tentang transparansi KKN di lingkungan masing-masing, serta mengapresiasi pemberantasan korupsi, melakukan reformasi birokrasi," ungkapnya

Ada tiga aplikasi yang dihibahkan yaitu aplikasi sabilulungan yang bisa digunakan oleh pemohon pemohon hibah untuk memonitor, kedua aplikasi perizinan online dan e-remunerasi kinerja karena di Pemkot Bandung tidak ada honor.

"Kita berikan beberapan tunjangan kerja dinamis agar PNS lebih produktif dan lebih sejahtera, bila dia giat atau tidak bisa ketahuan hanya dengan menggunakan smartphone," paparnya.

Menghilangkan KKN bersama
Sementara pimpinan KPK, Laode M Syarif mengatakan kegitan ini selain pertemuan silaturahim dan berbagi pengalaman dalam menghilangkan KKN bersama-sama.

"Tugas pokok KPK adalah pencegahan, koordibasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan ini merupakan proses salah satu cara untuk melakukan pencegahan itu," katanya.

Ia menjelaskan bahwa keuangan KPK lebih banyak untuk pembentukan antisipasi pencegahan dan penangkapan, namun yang lebih dikenal di media ialah tentang penangkapan OTT, korupsi, dan lainya.

"Ada beberapa komitmen bupati dan wali kota, ada yang tinggi dan ada yang ingin menyembunyikan dalam memberikan informasi sehingga dengan ini makin terintegrasi sebuah peluang makin gampang bekerja," jelasnya.

Sehingga menurutnya bila semakin transparan dan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi yang telah berhasil diterapkan di Bandung ini bisa menghemat anggaran milyaran bahkan trilunan. Sehingga SKPD dan OPD akan mengetahui apa yang tidak harus dilakukan. Bahkan kinerja para PNS pun akan lebih efisien.

Sementara Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih menyambut baik hibah ini, karena ia dan Pemkab Subang juga sedang berusaha meningkatkan kinerja juga terutama dalam penyerapan anggaran.

"Kita juga sedang berusaha meningkatkan kinerja PNS dan penyerapan anggaran, sehingga dengan ini kita bisa mempermudah dan bisa langsung memantau," ungkapnya.

Apalagi setelah melihat setelah melihat Planning Gallery yang ada di Balai Kota Bandung, Bupati Imas semakin semangat karena akan membangun museum diorama.

"Kemudian kita juga telah melihat Planning Gallery-nya, sehingga bisa menambah pengetahuan tentang akan bagaimana museum yang akan kita bangun," tuturnya.

Memang setelah melaksanakan penandatanganan MoU seluruh bupati dan wali kota diajak untuk melihat kecanggihan dan keunikan Planning Gallery dan Pusat Informasi di Bandung yaitu BCC (Bandung Command Center).