Newsticker

Bandung Raih Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja




Penghargaan demi penghargaan diraih Kota Bandung dan wali kotanya saat  ini, Ridwan Kamil. Setelah pada Selasa  (9/2/2016), Ridwan Kamil diganjar Anugerah Kebudayaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI), kini pria jebolan Institut Teknologi Bandung  (ITB) ini  mencetak prestasi lain, yaitu membawa Kota  Bandung  sebagai  satu-satunya  daerah di Indonesia yang meraih prestasi  tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP).

Kota Kembang dianggap memiliki kualitas tata kelola  pemerintahan yang  baik,  sehingga memperoleh nilai A atau  ranking  1  karena lebih  tinggi  dibandingkan para "pesaingnya",  yaitu  Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung  Pinang, dan daerah satu provinsi, Kota Sukabumi yang memperoleh  predikat BB.

Penghargaan  yang merupakan bagian dari penilaian  Laporan  Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) ini diserahkan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi (Menpan  RB), Yuddy Chrisnandi kepada Wali Kota  Bandung,  Ridwan Kamil, di asana Budaya Ganesha (Sabuga), Jl. Tamansari  Bandung, Jumat (12/2/2016).

Komitmen Memperbaiki  Tata Kelola  Pemerintahan
Menurut  Menpan  RB, Yuddy Chrisnandi, Kota Bandung  berhak  atas penghargaan ini karena mempunyai komitmen untuk memperbaiki  tata kelola  pemerintahan.  Dalam hal ini, kata  Yuddy, Kota  Bandung patut menjadi contoh bagi daerah lainnya karena dari  sebelumnya yang hanya mengantongi nilai CC, kini sukses menggenggam nilai A.

Yuddy  mengatakan,  keseriusan Pemerintah Kota Bandung  di  bawah kepemimpinan  Emil untuk memperbaiki sistem akuntabilitas  antara lain dengan selalu datang ke Kantor Kemenpan RB untuk mendapatkan briefing dan supervisi, serta memantau perkembangannya. "Prestasi Kota Bandung ini hasil kerja keras, sehingga pantas  kalau  dapat A," kata Yuddy.

Kemenpan RB menyerahkan LHE AKIP kepada 156 pemerintah daerah  di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Poin penting penilaian adalah perbaikan tata kelola pemerintahan.

Yuddy mengapresiasi daerah-daerah yang berusaha melakukan perbaikan.  Meski demikian, ada beberapa daerah yang aparaturnya  hanya menjalankan  prosedur  saja, tanpa ada ada  perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan warganya.

Kemenpan   RB   menyerahkan  LHE  AKIP  kepada   466   pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2015. Dari jumlah itu, 40 diserahkan di Bali, 157 di Yogyakarta, 113 di Surabaya, dan 156 di Bandung. Menurut Yuddy,  pihaknya merasa gembira karena  ada  peningkatan poin  dalam  evaluasi kinerja akuntabilitas  pemerintah  daerah. Kalau  dulu indeks rata-rata kabupaten/kota di bawah 45, kini  di atas 45 namun belum menembus 50. Sementara untuk tingkat  provinsi, dari 50 sekarang meningkat hingga hampir menyentuh 60.

Target Bandung Bebas Korupsi
Meski  demikian,  Yuddy belum merasa puas  karena  dengan  indeks rata-rata  sebesar itu, anggaran yang dipakai untuk  menjalankan program, belum terasa manfaatnya. Baru kalau indeks sudah di atas 50  dan 60, masyarakat akan merasakan mengalirnya  anggaran  dari pemerintah.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan ranking tertinggi  yang  diraih Kota Bandung tidak didapat  Kota  Bandung secara  instan.  Butuh  perjalanan  panjang  sebelum penghargaan tersebut diserahkan Menpan RB ke tangannya.

Menurut  Emil,  reformasi dan  pembenahan  birokrasi  menuntutnya melakukan bongkar pasang di sana-sini. Setelah dua tahun  berusaha, kini Kota Bandung mendapatkan buah manis dengan meraih nilai  tertinggi se-Indonesia, 80,22 atau A. Bila dibandingkan,  pencapaian saat ini begitu jomplang dengan nilai sebelumnya yang  hanya 48 atau CC.

Target  selanjutnya,  kata Emil, Kota Bandung  mengincar  Wilayah Bebas  Korupsi yang merupakan level tertinggi. Bila hal  itu  diraih, Emil optimistis kinerja  birokrasi terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem, dan berintegritas.